Sumbawa, RumahInformasiSamawa.com – Mengingat posisi ASN yang merupakan abdi Negara, tentu posisinya erat kaitannya dengan aturan yang mengikat dan yang paling penting adalah bahwa ASN akan menjadi sorotan masyarakat terkait netralitasnya dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Mengingat posisi strategis ASN dan rentan ditarik ke tengah perpolitikan, Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumbawa bertempat di Aula madilaoe ADT lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa menggelar sosialisasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri pada Selasa pagi (2/4). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa itu turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah beserta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Sumbawa, perwakilan anggota Forkopimda, Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa beserta jajaran, pimpinan OPD, Camat serta para Kapolsek.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan bahwa pada perhelatan Pemilu serentak 2019 akan dilaksanakan tepatnya tanggal 17 April 2019, netralitas ASN kian menjadi sorotan, hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sebab kelancaran pemilu tak bisa dilepaskan dari netralitas ASN.
Wabup minta agar seluruh peserta yang hadir dapat menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa agar menggunakan hak pilih dan tidak melakukan golput (tidak memilih), sebab dengan semakin sedikit masyarakat yang golput akan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi dari pemilu serentak 2019 nanti. “Saya juga berpesan kepada segenap masyarakat Sumbawa untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial yang ada dengan cara tidak terpancing dan terprovokasi terhadap berita yang tidak benar (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) yang beredar luas di media sosial. Dengan demikian secara tidak langsung kita telah ikut serta dalam menjaga kondusifitas lingkungan dan menciptakan suasana demokrasi yang aman, damai, dan sejuk demi persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Wabup.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Syamsi Hidayat, S.IP mengingatkan kepada ASN, TNI/Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis maupun politik uang, mengingat saat ini kampanye sudah memasuki tahapan kampanye rapat umum. “Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat dihimbau segera melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu yaitu Bawaslu, Kepolisisan dan Kejaksaan” ujarnya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan syamsi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil rakernis netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pilpres dan Pileg 2019 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Bali. “Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pada pemilu 2019, wajib melakukan upaya dan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sebelum melakukan penindakan” jelas syamsi.
Upaya dan langkah pencegahan yang telah dilakukan tambahnya yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada ASN, TNI/Polri, menggelar safari demokrasi di 24 kecamatan, memberikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat melalui media cetak dan elektronik. “Semua upaya dilakukan dihajatkan agar pemilu 2019 berjalan lancar sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan azas jujur dan adil bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, sehingga tidak ada keberpihakan dalam melayani publik/masyarakat”tegas Ketua Bawaslu diakhir penjelasannya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan pembacaan pernyataan sikap netralitas ASN, TNI dan Polri Kab. Sumbawa yang dipimpin Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa, selain itu juga dilakukan penandatanganan deklarasi pernyataan sikap oleh Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa, Perwakilan anggota Forkopimda, dan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan sosialisasi.(KH74)
