Wabup Sumbawa tegaskan setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tanggung jawab publik
Sumbawa, rumahinformasisamawa.com/8 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat memberikan arahan dalam kegiatan penguatan integritas dan pencegahan korupsi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen bersama seluruh aparatur, terutama para kepala perangkat daerah sebagai pemimpin organisasi.
Menurutnya, setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tanggung jawab publik.
“Seluruh kepala perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi serta memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kita semua memiliki niat yang baik untuk bekerja dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” tegas Wabup.
Wabup menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya sekadar agenda formal, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi diri sekaligus memperkuat tekad bersama dalam membangun birokrasi yang berintegritas.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah momentum bagi kita semua untuk mengambil hikmah, menjadikannya pedoman, dan melakukan langkah baru. Bahkan berhijrah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan benar-benar bebas dari korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga bagaimana membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.
Menurutnya, birokrasi yang memiliki integritas akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebagai bekal dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama dalam menjaga amanah masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang profesional.
“Pemerintahan yang dipercaya masyarakat adalah pemerintahan yang bekerja dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Mari kita bersama-sama menjaga integritas agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Pemerintahan yang bersih bukan hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi merupakan kebutuhan masyarakat agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Komitmen yang disampaikan Wakil Bupati Sumbawa menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong perubahan budaya kerja birokrasi, dari sekadar menjalankan administrasi pemerintahan menuju tata kelola yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan setiap program pembangunan. Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan memberikan masukan.
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perangkat daerah memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan. Karena itu, integritas aparatur menjadi faktor utama agar program yang telah direncanakan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Upaya pencegahan korupsi juga harus dibangun melalui sistem yang kuat, mulai dari perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi. Dengan sistem yang baik serta aparatur yang berintegritas, potensi penyimpangan dapat diminimalisir.
Melalui penguatan komitmen antikorupsi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa ingin memastikan kepada masyarakat bahwa pembangunan daerah dilaksanakan dengan prinsip terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Publikasi kegiatan ini menjadi bagian dari keterbukaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyampaikan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan kepada masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui kerja nyata, keterbukaan, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan birokrasi yang bersih dan berintegritas, pembangunan Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin kuat, karena setiap program dan anggaran benar-benar diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (KH74)
