Sumbawa, rumahinformasisamawa.com – (28/02) Wakil Gubernur NTB_Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd dalam kata pengantarnya menyampaikan bahwa Provinsi NTB sedang semangat untuk menuntaskan masalah stunting, karena kita memiliki “PR” besar untuk menuntaskan masalah stunting di daerah-daerah yang ada di Provinsi NTB. Dan beberapa diantaranya yang diaktifkan guna menekan angka stunting di NTB adalah mengaktifkan kembali kegiatan Posyandu Keluarga yang nantinya di Posyandu di NTB menjadi Pusat edukasi berbasis dusun.Kurang Lebih ada 7600 lebih Posyandu yang ad di NTB menjadi Posyandu Keluarga, sehingga dapat diketahui bersama bahwa posyandu yang ada di NTB aktif semua.
Wagub juga menambahkah, dalam proses pengambilan data dalam survey tetap harus ada pendampingan dan komunikasi yang langsung dan bisa menyamakan persepsi didalam data-data yang didapatkan. Di NTB saat ini tengah focus tentang bagaiman kwalitas posyandu ini akan semakin baik dan kwalitas datanya semakin baik juga. Sehingga data real yang ada dilapangan tentang kasus stunting di NTB dari waktu ke waktu akan mengalami penurunan. Untuk tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak juga sangat membutuhkah support baik dari segi peralatan, palatihan dan lain sebagainya. Terutama yang ada di Puskesmas juga sangat membantu memproteksi berat bayi lahir rendah yang juga menjadi factor utama dari kasus stunting ini dan semoga kedepannya peralatan penunjang kwalitas dipuskesmas dapat dilengkapi.
Wakil Bupati Sumbawa_Hj. Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd yang mengikuti acara tersebut dalam laporannya tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia berserta jajarannya, yang beberapa waktu lalu telah berkesempatan mengunjungi Kabupaten Sumbawa dan melihat secara langsung konvergensi percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem, serta melihat dan mengunjungi secara langsung keluarga beresiko stunting dan kantong kemiskinan ekstrem khususnya di desa labuhan sumbawa kecamatan labuhan badas.
Dalam pemaparannya beliau menyampaikan tentang Kondisi Exiting Kabupaten Sumbawa diantaranya : Memperhatikan data hasil Sistem Survey Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di kabupaten sumbawa masih cukup tinggi di NTB yaitu sebesar 29,7% dengan jumlah balita dan keluarga yang telah dilakukan survey adalah 600 sasaran balita di 24 kecamatan.
Berdasarkan hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-ppgbm) tahun 2022, angka prevelansi stunting di kabupaten sumbawa sebesar 8,11% dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 36.260 balita di 24 kecamatan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten sumbawa untuk bergotong royong (gerempung stunting) secara cepat, tepat sasaran dan konvergen. Selanjutnya dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem, terdapat sebanyak 29.217 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas) jiwa yang tersebar di 24 kecamatan dengan rincian : desil kesejahteraan 1 sebanyak 10.928 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan) jiwa, desil kesejahteraan 2 sebanyak 10.947 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) jiwa, desil kesejahteraan 3 sebanyak 7.342 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua) jiwa.
Mengacu data sebaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), di kabupaten sumbawa tersebar 29.217 jumlah keluarga yang terbagi dari desil 1 hingga desil 4 pada tahun anggaran 2022 pemerintah pusat melakukan intervensi pada 964 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dan yang tidak kalah pentingnya, menciptakan kemandirian sosial ekonomi masyarakat kabupaten sumbawa dengan cara memberikan kemudahan layanan akses publik, salah satunya adalah penataan kawasan jempol lanjutan untuk mengatasi permasalahan kumuh di desa labuhan sumbawa kecamatan labuhan badas sebagai sarana aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Wakil Bupati berharap dukungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar kabupaten sumbawa menjadi salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Lokus Pendampingan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam percepatan penurunan stunting dan juga dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan penataan kawasan, serta dukungan untuk kelanjutan dari pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa.
