Wabup Ansori Tekankan Validitas Data, Pemkab Sumbawa Perkuat Strategi Penurunan Kemiskinan
SUMBAWA BESAR, rumahinformasisamawa.com/14-10-26 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan bahwa validitas data merupakan landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan menentukan intervensi penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Data yang akurat, menyeluruh, dan sesuai kondisi riil masyarakat diperlukan untuk memastikan program pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) atas Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa informasi yang lengkap dan valid akan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan kemiskinan secara lebih tepat, memahami kebutuhan masyarakat, serta menentukan bentuk penanganan yang sesuai. Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh, tidak hanya melihat kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan akses terhadap sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait memastikan keakuratan data yang disampaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi melalui langkah-langkah konkret. Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup berhenti pada pengumpulan dan pemutakhiran data, tetapi harus dilanjutkan dengan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penanganan kemiskinan, lanjutnya, perlu dilakukan secara terpadu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pelayanan publik, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi perhatian penting agar keluarga yang rentan memiliki kesempatan memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat kemandirian ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,79 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 58,23 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, persentase penduduk miskin menurun 1,08 poin persentase, sedangkan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 4,77 ribu orang. Pada periode yang sama, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp492.991 per kapita per bulan.
Data tersebut menjadi salah satu rujukan untuk memahami perkembangan kondisi kemiskinan daerah. Namun, upaya penurunan kemiskinan tetap membutuhkan data yang lebih terperinci hingga tingkat wilayah dan rumah tangga agar pemerintah dapat mengenali faktor penyebab kerentanan serta menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi bagian penting untuk menyelaraskan program dan menghindari penanganan yang berjalan sendiri-sendiri. Data yang telah diverifikasi perlu menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan sasaran, menyusun kegiatan, dan mengevaluasi manfaat program, baik di bidang perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong penguatan sinergi antarperangkat daerah dalam pemetaan dan penanganan kantong-kantong kemiskinan. Dengan dukungan data yang valid, perencanaan yang terarah, serta tindak lanjut yang terukur, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (KH74)
