Wabup Ansori menekankan bahwa profesi wartawan menuntut tanggung jawab besar, integritas, wawasan yang luas, serta keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan jurnalistik
SUMBAWA BESAR, rumahinformasisamawa.com/23-10-26 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan pentingnya peran pers profesional dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dinilai menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat membuka secara resmi kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, di Aula H. Madilaoe Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (25/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan PWI Kabupaten Sumbawa tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, perwakilan PWI Pusat, jajaran pengurus PWI Provinsi NTB, Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, peserta OKK se-Pulau Sumbawa, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan OKK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, wawasan, dan profesionalisme wartawan. Menurutnya, wartawan memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sekaligus membantu masyarakat memahami berbagai perkembangan dan kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa profesi wartawan menuntut tanggung jawab besar, integritas, wawasan yang luas, serta keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan jurnalistik. Karena itu, peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap etika profesi menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pemberitaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pers.
Pers Profesional, Mitra Strategis Keterbukaan Informasi
Bagi Pemkab Sumbawa, hubungan dengan insan pers menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi mengenai program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Pers yang profesional dapat membantu memastikan informasi publik tersampaikan secara luas, jelas, dan berimbang, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui serta mencermati penyelenggaraan pemerintahan.
Sinergi tersebut bukan berarti menghilangkan independensi pers. Sebaliknya, hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dan media perlu dibangun di atas keterbukaan, komunikasi yang baik, penghormatan terhadap kebebasan pers, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara independen dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan media dapat mendukung masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus memberikan ruang bagi kritik, pengawasan, dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintah daerah. Informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, penggunaan anggaran, dan hasil kegiatan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan daerah dan menilai manfaat kebijakan yang dilaksanakan.
OKK Pertama di Pulau Sumbawa, Diikuti 51 Anggota PWI
Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, S.E., M.H., menyampaikan bahwa OKK Tahun 2026 merupakan pelaksanaan pertama di Pulau Sumbawa. Kegiatan tersebut diikuti oleh 51 anggota PWI se-Pulau Sumbawa.
Ia berharap OKK menjadi momentum untuk memperkuat komitmen wartawan dalam menjaga integritas, menaati kode etik jurnalistik, dan mempertahankan independensi pers. Peningkatan kompetensi melalui orientasi dan pelatihan diharapkan dapat mendorong wartawan menjalankan tugas secara profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, H. Djoko Tetuko A. Latif, S.Pd., yang hadir mewakili Ketua PWI Pusat, menegaskan bahwa OKK merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi PWI secara nasional.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai keorganisasian, tetapi juga meneguhkan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan profesinya. Ia mengingatkan anggota PWI agar senantiasa berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam setiap proses pemberitaan.
Mendorong Ekosistem Informasi yang Sehat dan Terbuka
Pelaksanaan OKK PWI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik, khususnya di Pulau Sumbawa. Wartawan yang memiliki kompetensi dan integritas diharapkan mampu menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi Pemkab Sumbawa, keterbukaan informasi tidak berhenti pada penyampaian berita kegiatan pemerintah. Lebih dari itu, keterbukaan perlu diwujudkan melalui penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, komunikasi publik yang bertanggung jawab, serta kesediaan pemerintah menerima masukan dan menjalani pengawasan publik.
Melalui komunikasi yang terbuka dengan insan pers, Pemkab Sumbawa berharap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diketahui masyarakat secara lebih luas. Pada saat yang sama, pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen demi kepentingan publik.
Sinergi pemerintah daerah dan pers yang profesional diharapkan dapat memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (KH74)
