Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen Bupati Sumbawa untuk tidak hanya menempatkan pelestarian lingkungan sebagai wacana pembangunan, tetapi mendorongnya menjadi agenda kerja yang membutuhkan dukungan kebijakan, koordinasi lintas pemerintahan, serta kolaborasi yang berkelanjutan
JAKARTA, rumahinformasisamawa.com/3/11/26 – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan terus diperkuat melalui langkah nyata membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Salah satunya ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Kehutanan RI, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Penandatanganan MoU yang dihadiri langsung Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Program Sumbawa Hijau Lestari, khususnya dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa.
Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen Bupati Sumbawa untuk tidak hanya menempatkan pelestarian lingkungan sebagai wacana pembangunan, tetapi mendorongnya menjadi agenda kerja yang membutuhkan dukungan kebijakan, koordinasi lintas pemerintahan, serta kolaborasi yang berkelanjutan.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dapat semakin optimal, baik dari sisi perencanaan, dukungan program, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sinergi dengan Kementerian Kehutanan diharapkan membuka ruang koordinasi yang lebih kuat dalam mengakselerasi berbagai upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan di daerah.
Program Sumbawa Hijau Lestari sendiri merupakan bagian penting dari arah pembangunan daerah yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat. Upaya menjaga tutupan hutan, memulihkan lahan kritis, serta memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan dan daerah aliran sungai memiliki keterkaitan langsung dengan ketersediaan sumber air, keberlangsungan sektor pertanian, pencegahan kerusakan lingkungan, dan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
Bupati Sumbawa menegaskan bahwa hutan yang terjaga bukan semata-mata warisan bagi generasi mendatang, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat saat ini. Karena itu, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan ekosistem.
Kerja sama ini diharapkan menjadi salah satu pengungkit penting dalam memperkuat pelaksanaan Program Sumbawa Hijau Lestari. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai agenda rehabilitasi hutan dan lahan dapat diwujudkan secara lebih terarah dan memberikan dampak nyata.
Penandatanganan MoU ini juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan Sumbawa yang hijau dan lestari membutuhkan kerja bersama, tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan semakin kuatnya sinergi antarpemerintahan, Pemkab Sumbawa berharap Program Sumbawa Hijau Lestari dapat menjadi gerakan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga kelestarian alam sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (KH74)
