Terdapat tiga usulan utama yang disampaikan kepada BNPB, yakni dukungan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan Jembatan Lito di Kecamatan Moyo Hulu, pengadaan sumur bor guna mendukung ketersediaan air bersih, serta bantuan kendaraan operasional untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebencanaan di Kabupaten Sumbawa
JAKARTA, rumahinformasisamawa.com/3-11-26 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengintensifkan upaya membangun sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Salah satu langkah tersebut dilakukan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., melalui audiensi bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati secara langsung menyampaikan sejumlah usulan dukungan pemerintah pusat yang dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi potensi bencana.
Terdapat tiga usulan utama yang disampaikan kepada BNPB, yakni dukungan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan Jembatan Lito di Kecamatan Moyo Hulu, pengadaan sumur bor guna mendukung ketersediaan air bersih, serta bantuan kendaraan operasional untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebencanaan di Kabupaten Sumbawa.
Usulan pembangunan Jembatan Lito menjadi salah satu perhatian penting karena keberadaan infrastruktur penghubung memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar akses pelayanan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga. Melalui dukungan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Sumbawa berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Selain infrastruktur, kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Usulan pengadaan sumur bor diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber air bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan dasar dan mengantisipasi kondisi kekurangan air pada wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, bantuan kendaraan operasional diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam merespons kejadian bencana. Ketersediaan sarana operasional yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi personel, penyaluran bantuan, koordinasi lapangan, serta penanganan masyarakat terdampak.
Audiensi ini mencerminkan keseriusan Bupati Sumbawa dalam mengupayakan berbagai sumber dukungan pembangunan di luar kemampuan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah menyadari bahwa kebutuhan pembangunan, pemulihan infrastruktur, dan penguatan kapasitas kebencanaan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat, terutama melalui kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan serta program sesuai kebutuhan daerah.
Bupati berharap usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari BNPB RI sehingga dapat ditindaklanjuti melalui tahapan teknis dan administrasi sesuai ketentuan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, penguatan kerja sama dengan BNPB bukan semata-mata untuk memperoleh bantuan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Infrastruktur yang memadai, ketersediaan air bersih, dan dukungan sarana operasional kebencanaan merupakan kebutuhan yang saling berkaitan dalam menjaga keselamatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melindungi kehidupan masyarakat.
Langkah proaktif Bupati dalam membangun komunikasi dan menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat diharapkan dapat membuka peluang percepatan penanganan berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Pemkab Sumbawa akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap, terencana, dan tepat sasaran.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga pada keselamatan, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (KH74)
