Bupati Sumbawa mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga Kabupaten Sumbawa agar tetap aman, damai, dan kondusif

Sumbawa, rumahinformasisamawa.com/18 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menutup rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Malam Tasyakuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa malam (18/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus merefleksikan perjalanan pembangunan daerah yang terus dilakukan melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Malam Tasyakuran dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, Ketua TP PKK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan organisasi wanita, stakeholder, serta masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam memperingati kemerdekaan sekaligus membangun Kabupaten Sumbawa.

Rangkaian HUT RI Diwarnai Berbagai Kegiatan

Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 1 Agustus 2026.

Berbagai kegiatan dilaksanakan, antara lain Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan, permainan rakyat antar-OPD, Gerak Jalan Ketepatan Waktu, pelayanan kesehatan gratis dan donor darah, pawai alegoris, pengukuhan Paskibraka, renungan suci, upacara peringatan HUT RI, penyerahan remisi, hingga Malam Tasyakuran.

Rangkaian kegiatan tersebut masih akan dilanjutkan dengan Event JARun 2026 pada 23 Agustus 2026.

Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga rangkaian peringatan kemerdekaan dapat berjalan lancar. Tingginya partisipasi masyarakat dinilai menjadi cerminan semangat gotong royong dan nasionalisme masyarakat Sumbawa.

Bupati: Setiap Rupiah Harus Kembali dalam Bentuk Manfaat

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga Kabupaten Sumbawa agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Bupati juga menyampaikan kondisi fiskal daerah serta pentingnya peningkatan kinerja aparatur. Sekitar 44,55 persen belanja APBD dialokasikan untuk belanja pegawai. Menurutnya, pemenuhan hak ASN dan PPPK harus berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja karena setiap anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat.

“Setiap anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.”

Bupati menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa pada 2025 tercatat 4,29 persen, sementara investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai Rp7,65 triliun dan PDRB per kapita berada di kisaran Rp36,33 juta.

Capaian tersebut, menurut Bupati, harus terus didorong agar memberikan dampak nyata berupa peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan pembangunan yang manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Pesan Anak Sumbawa: “Jangan Korupsi, Pak Bupati”

Salah satu momen menarik dalam Malam Tasyakuran terjadi ketika seorang anak membacakan surat yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa.

Dengan polos, sang anak menyampaikan pesan sederhana:

“Jangan korupsi ya, Pak Bupati.”

Pesan tersebut mendapat respons hangat karena mencerminkan harapan sederhana generasi muda terhadap pemerintahan yang bersih, jujur, dan amanah.

Bupati kemudian memberikan dorongan kepada anak tersebut untuk mengejar cita-citanya menjadi guru dengan memilih pendidikan dan jurusan yang sesuai serta menyampaikan kesiapan membantu melalui beasiswa.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai integritas pemerintahan dan masa depan generasi muda.

Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Malam Tasyakuran juga dirangkaikan dengan Smart Launching Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Digitalisasi Sistem Pembayaran serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank NTB Syariah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi diharapkan dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, terutama dalam memastikan proses pembayaran semakin mudah, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malam Tasyakuran juga diisi dengan penyerahan berbagai penghargaan, bantuan, dan apresiasi kepada masyarakat maupun perangkat daerah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan prestasi dalam pembangunan daerah.

Pada akhirnya, Malam Tasyakuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar penutup rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi ruang untuk bersyukur, memberikan apresiasi, memperkuat integritas, dan meneguhkan kembali komitmen pemerintah bersama masyarakat untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Sumbawa.

“Kita jaga Sumbawa tetap aman, damai dan bersatu, serta kita lanjutkan kerja nyata untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera,” tegas Bupati.

---

Ulasan untuk Publikasi dan Transparansi

Malam Tasyakuran ini memiliki nilai penting untuk dipublikasikan karena memuat bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga informasi mengenai kondisi fiskal daerah, capaian ekonomi, penggunaan APBD, digitalisasi pendapatan daerah, penghargaan, serta arah pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Untuk kepentingan transparansi publik, beberapa informasi dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan komunikasi pemerintah kepada masyarakat, antara lain:

1. Transparansi fiskal
Pernyataan bahwa sekitar 44,55 persen belanja APBD dialokasikan untuk belanja pegawai perlu ditempatkan dalam konteks keseluruhan APBD agar masyarakat memahami komposisi belanja daerah dan ruang fiskal yang tersedia untuk pembangunan.

2. Transparansi capaian pembangunan
Data pertumbuhan ekonomi 4,29 persen, PMTB Rp7,65 triliun, dan PDRB per kapita sekitar Rp36,33 juta sebaiknya disertai sumber data dan periode pengukuran sehingga masyarakat dapat memahami capaian tersebut secara tepat.

3. Transparansi digitalisasi pajak
Peluncuran digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi perlu dilanjutkan dengan informasi mengenai jenis layanan yang tersedia, mekanisme pembayaran, manfaat bagi masyarakat, serta bagaimana sistem tersebut memperkuat pengawasan penerimaan daerah.

4. Akuntabilitas bantuan dan penghargaan
Setiap bantuan yang diserahkan sebaiknya dapat diinformasikan secara jelas mengenai jenis bantuan, penerima, jumlah atau nilai bantuan, serta sumber pembiayaannya, sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

5. Pesan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan publik
Pesan sederhana dari seorang anak, “Jangan korupsi, Pak Bupati,” justru memiliki nilai komunikasi publik yang kuat. Pesan tersebut dapat dimaknai sebagai pengingat bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, publikasi kegiatan tidak berhenti pada dokumentasi kehadiran pejabat, tetapi menjadi media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, dan apa yang masih harus dikerjakan. (KH74)

Pesan Utama Publikasi

Kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata. Anggaran harus kembali menjadi manfaat, pembangunan harus dirasakan masyarakat, dan pemerintahan harus dijalankan dengan integritas.